Klaten – Bhayangkara-lipsus.com – Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2027, Dinsos P3APPKB Kabupaten Klaten melaksanakan kegiatan Forum Perangkat Daerah bertempat di aula kantor Dinsos P3APPKB Kabupaten Klaten, pada Kamis (19/02/2026)
Kegiatan tersebut menghadirkan anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Klaten, Purwanto. S.H, sebagai narasumber, Kepala Dinsos P3APPKB Kabupaten Klaten Puspo Enggar Hastuti beserta jajaran pejabat dinas setempat, perwakilan Darma Wanita Kabupaten Klaten, Perwakilan TP PKK Kabupaten Klaten, Perwakilan dari kaum penyandang disabilitas dan perwakilan dari media dan tamu undangan lainya.
Dalam kesempatan tersebut kepala Dinsos DISSOSP3APPKB Puspo Enggar Hastuti mengungkapkan, bahwa menurut data dari Pengadilan Agama Kabupaten Klaten bahwa angka perceraian cukup tinggi, yang di sebabkan pernikahan di usia yang belum cukup, saat melakukan pernikahan, sebenarnya mereka belum siap.
“Jadi begini,pasangan yang belum siap mental maupun tersebut kebanyakan akan mengambil keputusan yang emosional.pernikahan dengan ketidak siapan mental pasangan ini lebih tinggi daripada perceraian karena faktor lain misalnya faktor ekonomi maupun perselingkuhan” ungkapnya
Selain itu Dinas Sosial untuk ke depan akan lebih optimal dalam melakukan penangannya persoalan penanganan penyakit sosial pada kalangan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
Terkait dengan peserta JKN PBI yang dinonaktifkan dan bantuan sosial lainnya pihak dinas sosial akan tetap berpegang pada aturan yang berlaku saat ini, dan akan berkoordinasi dengan pihak pihak terkait tentang apa yang akan dilakukan ke depannya.
”Dengan membuka aplikasi cek bansos, masyarakat bisa mengetahui dari aplikasi tersebut kita bisa mengetahui posisi desil kita. desil itu sangatlah berpengaruh terhadap menerima bansos atau tidaknya seseorang.
Warga masyarakat yang layak sebagai penerima bansos adalah mereka yang berada di desil 1-5, namun posisi di desil 6 – 10 kemungkinan tidak akan menerima bansos..” Jelas Puspo Enggar.
Sementara itu Purwanto. S.H yang merupakan anggota DPRD di komisi 4 Kabupaten Klaten , juga memberikan penjelasan “pentingnya efisiensi anggaran dan integrasi data antar-bidang untuk menghindari tumpang tindih program. “Sinergi eksekutif dan legislatif sangat diperlukan agar program dapat berjalan optimal hingga tahap implementasi,” Jelasnya.
Forum yang di gelar di aula Dinsos P3APPKB tersebut berfokus menyelaraskan 15 usulan program strategis terkait penanganan kemiskinan, perlindungan anak, stunting, dan pemberdayaan perempuan.
Selain itu poin penting dalam Forum Perangkat Daerah 2027 Dinsos P3APPKB Klatenbertujuan mensinkronkan program, penyesuaian indikator kinerja, dan pendanaan hasil Musrenbang untuk tahun anggaran 2027.(San)
