Klaten—Bhayangkara-lipsus.com — Pengurus Cabang Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kabupaten Klaten secara resmi melayangkan mosi tidak percaya sekaligus surat permohonan terbuka kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Jum’at, (13/11/2026)
IKA PMII menuntut agar BPK RI segera membatalkan Keputusan BPK RI No. 74/T/LHP/DJKPN-V.SMG/PPD.01.05/2026 tanggal 25 Mei 2026 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025 yang beropini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Langkah tegas ini diambil menyusul terungkapnya skandal hukum besar berdasarkan rilis dan penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Proses penyusunan LHP tersebut terindikasi kuat dicemari oleh praktik suap-menyuap sistematis untuk merekayasa opini WTP. Berdasarkan konstruksi perkara, Bupati Klaten diduga bertindak sebagai pemberi suap, sementara Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah diduga sebagai pihak penerima suap.
Modus operandi yang digunakan dalam skandal ini sangat kasat mata mencederai keuangan negara, yakni penghapusan (dropping) temuan audit atas kelebihan bayar senilai total Rp 5,18 Miliar, dengan rincian:
Kelebihan pembayaran Honor Narasumber Sosialisasi Peraturan sebesar Rp 4,16 Miliar.
Kelebihan pembayaran Honor Pelaksanaan Kegiatan sebesar Rp 1,02 Milia
“WTP yang dibeli dengan uang suap adalah produk cacat hukum, tidak sah, dan merupakan pelecehan terhadap akal sehat publik. Kami tidak sedang melawan BPK; sebaliknya, kami mencintai institusi ini dan ingin menyelamatkannya dari oknum-oknum perusak. Jangan biarkan stempel WTP berubah fungsi menjadi ‘karpet merah’ impunitas bagi kejahatan korupsi birokrasi.”
Sebagai wujud tanggung jawab moral terhadap transparansi tata kelola pemerintahan daerah, IKA PMII Klaten mendesak Ketua BPK RI untuk segera mengambil 3 (tiga) langkah mutlak:
1. Mencabut dan Membatalkan: Keputusan LHP beserta opini WTP yang menyertainya demi memulihkan integritas moral pemeriksaan keuangan negara.
2. Memerintahkan: Tim Pemeriksa Pusat bersama Majelis Kehormatan Kode Etik BPK untuk menarik seluruh dokumen LHP tersebut dari tangan Pemerintah Kabupaten Klaten dan DPRD Kabupaten Klaten.
3. Melakukan: Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atau Audit Investigatif Ulang yang sepenuhnya independen dan transparan terhadap LKPD Klaten TA 2025, guna mengusut tuntas aliran dana kelebihan bayar serta potensi kerugian negara lain yang sengaja ditutupi.
Landasan yuridis permohonan ini merujuk pada UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, Peraturan BPK RI No. 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik, serta UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Surat tuntutan resmi ini turut ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Gubernur Jawa Tengah, Pj. Bupati Klaten, serta Pimpinan DPRD Kabupaten Klaten.
IKA PMII Klaten menyatakan siap menjadi garda terdepan dalam mengawal kasus ini hingga tuntas. Pengawalan akan terus dilakukan tanpa henti sampai BPK RI menunjukkan ketegasan, akuntabilitas, dan keberpihakannya pada uang rakyat (Red)
