Seminar lingkungan hidup mempertemukan pemerintah, DPRD, akademisi, pengelola bank sampah, dan organisasi kepemudaan guna merumuskan langkah kolaboratif penanganan sampah di Kota Surakarta.
SURAKARTA — Bhayangkara-lipsus.comDewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Surakarta menggelar Seminar Lingkungan Hidup bertema “Mengurai Darurat Sampah di Kota Surakarta: Aksi Pemuda untuk Masa Depan Kota” di Pendopo Kecamatan Pasar Kliwon, Sabtu (20/6/2026).
Seminar tersebut menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah, legislatif, akademisi, praktisi pengelolaan sampah, organisasi kepemudaan, mahasiswa, karang taruna, serta masyarakat untuk mencari langkah yang lebih efektif dalam mengurangi timbulan sampah di Kota Solo.
Kegiatan dibuka oleh Wali Kota Surakarta, Respati Achmad Ardianto, S.H., M.Kn., yang dalam kesempatan tersebut diwakili Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surakarta, Utik Sri Wahyuni, S.P., M.M.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Herwin Tri Nugroho Adi, S.STP., M.H., juga berhalangan hadir dan diwakili Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Urip Jatmiko, S.H., M.M.
Selain Urip Jatmiko, seminar menghadirkan Ketua Komisi III DPRD Kota Surakarta Drs. Taufiqurrahman, Direktur Bank Sampah Induk Kerja Nyata Surakarta Denok Marti Astuti, S.E., Ketua DPD KNPI Kota Surakarta Muhammad Bilal, S.H., serta Wakil Ketua DPD KNPI Kota Surakarta Bidang Lingkungan Hidup, Energi, dan Pertanian Yonathan Suryo Pambudi, S.T., M.Si.
Diskusi dipandu oleh Jody Julian Putra Caesar sebagai moderator.
Sampah Menjadi Persoalan Nasional
Ketua DPD KNPI Kota Surakarta, Muhammad Bilal, menjelaskan bahwa seminar tersebut diselenggarakan karena persoalan sampah telah menjadi isu nasional yang mendapatkan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Respati Ardi.
Menurut Bilal, pengelolaan sampah di Kota Solo selama ini masih bertumpu pada pola kumpul, angkut, dan buang ke Tempat Pembuangan Akhir atau TPA Putri Cempo. Pola tersebut telah berlangsung sejak 1987.
Bilal menilai selama puluhan tahun belum ada perubahan metode yang benar-benar mendasar dalam pemindahan, penataan, maupun penanganan tumpukan sampah di tempat pemrosesan akhir.
“Isu lingkungan dan sampah kembali mencuat. Kami dari unsur pemuda ingin memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada Pemerintah Kota Surakarta dalam bentuk rekomendasi melalui kajian dan seminar,” ujar Bilal.
Ia menjelaskan bahwa KNPI Kota Surakarta sedang menyusun rekomendasi mengenai pemilahan sampah dari sumber dengan menggunakan sudut pandang pemuda Kota Solo. Dalam penyusunan kajian tersebut, KNPI melibatkan karang taruna dan berbagai organisasi kepemudaan.
“Kajian kami sandingkan dengan program dinas, dukungan anggaran dari legislatif, serta masukan dari teman-teman yang berada langsung di wilayah,” katanya.
Menurut Bilal, proses penyandingan tersebut penting agar rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti pada gagasan konseptual, tetapi dapat diterapkan sesuai kondisi setiap wilayah.
Bilal mengatakan Pemkot Solo sedang menyiapkan regulasi mengenai pemilahan sampah dari hulu. Namun demikian, sejumlah masyarakat dan kelompok pemuda telah lebih dahulu mengembangkan gerakan pemilahan serta pengolahan sampah di tingkat lingkungan.
Bahkan, menurut dia, anak-anak muda di beberapa wilayah telah menjadi penggerak dalam mengurangi volume sampah pada tingkat rukun warga atau RW.
“Kami menyambut positif metode-metode yang diinisiasi masyarakat. Inovasi yang terbukti tepat dan memberikan dampak perlu disiarkan atau disebarluaskan oleh Pemkot Solo agar dapat diterapkan di wilayah lainnya. Penanggulangan sampah harus dimulai dari hulu,” paparnya.
Bilal menegaskan bahwa pemuda mempunyai posisi strategis dalam menawarkan solusi atas darurat sampah. Generasi muda dapat membangun budaya baru melalui kampanye pengurangan timbulan sampah, pembatasan plastik sekali pakai, pemilahan sampah, dan penguatan bank sampah.
DLH Tekankan Pengurangan Sampah dari Sumber
Mewakili Kepala DLH Kota Surakarta, Urip Jatmiko menyampaikan materi mengenai kondisi aktual dan strategi Pemerintah Kota Surakarta dalam menangani persoalan sampah.
Materi tersebut menyoroti sumber dan volume timbulan sampah, kapasitas pelayanan persampahan, tantangan pengangkutan dan pengolahan, serta program pemerintah yang sedang dan akan dijalankan.
Urip juga menekankan pentingnya pengurangan sampah sejak dari sumbernya. Masyarakat tidak dapat hanya mengandalkan proses pengangkutan menuju TPA, tetapi perlu mulai melakukan pemilahan dari rumah tangga, pasar, tempat usaha, sekolah, perkantoran, dan fasilitas umum.
Partisipasi masyarakat dan pemuda menjadi salah satu unsur penting dalam strategi tersebut. Perubahan perilaku masyarakat diperlukan agar sistem pengelolaan sampah tidak hanya berorientasi pada pengangkutan, tetapi juga pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan.
DPRD Soroti Regulasi dan Dukungan Anggaran
Ketua Komisi III DPRD Kota Surakarta, Drs. Taufiqurrahman, membahas dukungan regulasi dan kebijakan anggaran dalam memperkuat tata kelola sampah Kota Surakarta.
Ia menyoroti pentingnya keberadaan kebijakan yang mampu mendorong pengurangan sampah, pemilahan dari sumber, pengelolaan berbasis masyarakat, serta penguatan program lingkungan pada tingkat kecamatan dan kelurahan.
Penanganan sampah juga membutuhkan dukungan pengawasan dan penganggaran yang berkelanjutan. Pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan komunitas lingkungan perlu menjalankan fungsi yang saling melengkapi.
Dalam kerangka tersebut, pemuda tidak hanya ditempatkan sebagai peserta program pemerintah, tetapi juga sebagai mitra kritis dan konstruktif dalam mengawal kebijakan lingkungan.
Bank Sampah dan Ekonomi Sirkular
Direktur Bank Sampah Induk Kerja Nyata Surakarta, Denok Marti Astuti, S.E., menyampaikan praktik pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah dan pendekatan ekonomi sirkular.
Denok membahas pentingnya pemilahan sampah dari rumah tangga, pengelolaan sampah anorganik yang mempunyai nilai ekonomi, daur ulang, serta pengolahan sampah organik.
Bank sampah dinilai tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengumpulan sampah terpilah, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui bank sampah, masyarakat dapat memahami bahwa sebagian sampah masih mempunyai nilai guna dan nilai ekonomi.
Pengelolaan bank sampah membutuhkan konsistensi pengurus, partisipasi warga, kepastian jaringan pemasaran, serta dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Pemuda dapat mengambil peran dalam membentuk kelompok peduli sampah, mendampingi bank sampah, serta memperluas edukasi pemilahan di lingkungan masing-masing.
Akar Masalah Berada pada Rantai Tanggung Jawab
Wakil Ketua DPD KNPI Kota Surakarta Bidang Lingkungan Hidup, Energi, dan Pertanian, Yonathan Suryo Pambudi, mengatakan persoalan darurat sampah tidak hanya terjadi di Kota Surakarta, tetapi juga di banyak kota lain di Indonesia.
Yonathan, yang juga merupakan dosen Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Kristen Teknologi Solo, menjelaskan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukannya, salah satu akar utama persoalan sampah adalah terputusnya mata rantai tanggung jawab pengelolaan sampah.
“Selama ini, ketika membahas sampah, kita sering berpikir bahwa masalah utamanya adalah jumlah sampah yang terlalu banyak. Namun berdasarkan kajian ini, persoalan utamanya bukan hanya volume sampah, melainkan terputusnya rantai tanggung jawab,” jelas Yonathan.
Ia mengatakan sampah berpindah dari rumah tangga kepada petugas pengangkut, kemudian menuju tempat penampungan sementara dan berakhir di TPA. Namun, perpindahan tersebut tidak selalu disertai dengan pembagian tanggung jawab yang jelas dan terintegrasi.
“Rumah tangga merasa tanggung jawabnya selesai setelah sampah diangkut. Petugas pengangkut berfokus memindahkan sampah, sedangkan TPS dan TPA menanggung beban akhir. Setiap aktor cenderung bekerja sendiri-sendiri,” katanya.
Kondisi tersebut menyebabkan sampah lebih banyak dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain daripada benar-benar dikelola. Sampah yang sebenarnya masih dapat dikurangi, dipilah, didaur ulang, atau diolah tetap berakhir di TPA.
“Pengelolaan sampah di Indonesia tidak cukup hanya dengan menambah TPA atau teknologi pengolahan akhir. Yang lebih penting adalah membangun rantai tanggung jawab dari sumber sampai residu akhir,” tegasnya.
Menurut Yonathan, setiap aktor harus mempunyai peran yang jelas, mulai dari produsen, rumah tangga, pengelola kawasan, pemerintah kelurahan dan kecamatan, petugas pengangkut, bank sampah, pelaku daur ulang, hingga pengelola fasilitas pemrosesan akhir.
“Jika setiap aktor memiliki peran yang jelas dan saling terhubung, sampah tidak lagi hanya dipindahkan, tetapi benar-benar dikelola. Keberhasilan pengelolaan sampah bukan diukur dari banyaknya sampah yang diangkut, tetapi dari semakin sedikitnya sampah yang berakhir di TPA,” ujarnya.
Astrid Dorong Budaya, Inovasi, dan Ekosistem
Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, S.S., S.E., M.B.A., mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya pemuda, terlibat aktif dalam upaya pengurangan dan pengelolaan sampah melalui pendekatan berkelanjutan.
Menurut Astrid, terdapat tiga hal utama yang perlu dibangun bersama, yaitu budaya, inovasi, dan ekosistem.
Budaya berarti membentuk kebiasaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Kebiasaan tersebut dapat dimulai dengan mengurangi penggunaan barang sekali pakai serta memilah sampah organik dan anorganik.
Unsur inovasi diwujudkan melalui lahirnya gagasan dan solusi kreatif dari generasi muda. Pemuda dapat memanfaatkan teknologi, media sosial, jejaring komunitas, dan pendekatan kewirausahaan untuk menciptakan metode pengelolaan sampah yang mudah diterapkan.
Sementara itu, ekosistem menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi pemuda, media, dan masyarakat.
“Persoalan sampah tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Dibutuhkan perubahan budaya, semangat inovasi, dan ekosistem kolaborasi yang kuat. Pemuda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan untuk mewujudkan Surakarta yang lebih bersih dan berkelanjutan,” ujar Astrid.
Seminar Diharapkan Berlanjut Menjadi Aksi
Melalui seminar tersebut, DPD KNPI Kota Surakarta berharap dapat menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang dapat dijalankan bersama pemerintah serta para pemangku kepentingan.
Rekomendasi tersebut diarahkan pada penguatan pemilahan sampah dari sumber, edukasi masyarakat, pengurangan plastik sekali pakai, pengembangan bank sampah, pengolahan sampah organik, kerja bakti berbasis wilayah, serta penguatan ekonomi sirkular.
Seminar ini juga diharapkan tidak berhenti sebagai forum diskusi. KNPI mendorong organisasi kepemudaan, mahasiswa, karang taruna, dan komunitas lingkungan untuk menerjemahkan hasil seminar menjadi program nyata di wilayah masing-masing.
Penanganan darurat sampah membutuhkan perubahan ukuran keberhasilan. Pengelolaan sampah tidak lagi cukup dinilai dari seberapa banyak sampah yang berhasil diangkut menuju TPA, melainkan dari seberapa banyak timbulan sampah yang dapat dikurangi, dipilah, dimanfaatkan kembali, dan diolah sejak dari sumbernya.(Red)
